Berita Teknologi Bisnis & Startup Jualan Online Kena Pajak, Facebook dan Instagram Jadi Pelarian

Jualan Online Kena Pajak, Facebook dan Instagram Jadi Pelarian

3
BERBAGI

Jakarta – Pebisnis e-commerce mulai cemas para penjualnya lebih memilih berdagang di media sosial seperti Facebook dan Instagram lantaran khawatir soal pajak.

Demikian kekhawatiran yang disuarakan co-Founder sekaligus Chief Finanace Officer (CFO) Bukalapak, Muhammad Fajrin Rasyid, dalam diskusi Potensi E-Commerce di JIExpo, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah gencar menggali potensi pajak dari toko online. Di 2020, transaksi jual beli di sektor e-commerce bahkan diyakini bisa menembus USD 130 miliar atau Rp 1.755 triliun (kurs Rp 13.500).

Sementara Fajrin mengatakan, pelaku e-commerce tak masalah membayar pajak sesuai aturan, namun perlakuan pajak yang sama harus diterapkan pada jual beli online dari media sosial (medsos).

“Soal kesetaraan, dalam arti kalau ngomong e-commerce yang paling gede bukan Bukalapak dan teman-teman e-commerce lain, tapi yang paling gede itu yang jualan di Instagram dan Facebook. Itu justru enggak bisa terjangkau malahan sama aturan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, para pelaku startup toko online mencemaskan perpindahan penjual di e-commerce beralih ke medsos lantaran khawatir soal pajak.

“Sehingga yang dikhawatirkan pemain dan asosiasi e-commerce, kalau ada aturan yang sangat mengekang e-commerce platform, orang-orang jadi eksodus, jualan di Instagram sajalah. Kalau jualan di Bukalapak ribet pajaknya, mending saya jualan di Facebook dan Instagram karena itu enggak terkontrol, enggak terkejar,” ucap Fajrin.

Menurutnya, ketimbang menguber pajak di toko e-commerce yang sudah tercatat dengan baik, lebih baik pemerintah fokus menggali pajak dari jual beli online lewat medsos. Transaksinya, bahkan bisa lebih besar ketimbang toko-toko online resmi.

“E-commerce kan potensi besar, tapi bukan hanya Bukalapak, tapi orang-orang yang jualan di medsos. Itu merugikan buat pemerintah, enggak terdeteksi, karena transaksi melalui jalan belakang. Kalau ditanya transaksi berapa di Facebook? Enggak ada yang tahu. Jadi kalau ada aturan mengekang, banyak orang jualan di medsos dan jadi enggak equal treatement,” tandas Fajri.

“Makanya sebenarnya harapannya lebih bijak, dan equal treatment. Jadi engak hanya sekadar online dan offline, tapi sesama online seperti Bukalapak dan medsos, sampai sekarang pendapatan jualan di medsos sangat-sangat besar. Itu bisa mengancam,” kata Fajrin.

Sementara itu, Kepala Subdit Tata Kelola e-Business Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nyoman Adhiarna, mengatakan regulator saat ini sulit mengawasi transaksi di media sosial, terutama untuk kaitannya dengan perpajakan.

“Ini yang susah, underground, kita enggak atur sementara. Kita lagi advantage di tahap awal, jangan terlalu diatur-atur, tapi kalau orang beli di Instagram, barang enggak sesuai tanggung jawab sendiri,” ungkap Nyoman.

Dia menuturkan, negara maju sekalipun saat ini belum menemukan formula untuk sistem pemajakan pada jual beli di medsos. Di saat bersamaan, transaksi pada toko online juga masih banyak evaluasi.

“Saya pikir sulit, di negara lain juga belum ada. Kan punya saya taruh gambar barang di Facebook terus saja jual kan pribadi. Teman-teman dari Bukalapak enggak mau dipajakin, mereka takut nanti orang jualannya ke sana, jualan ke Instagram,” tandas Nyoman. (wdl/rou)

BACA DI DETIK.COM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here